Niswaturrohmah mengaku pihaknya baru mengetahui adanya dugaan praktik permintaan uang dalam pengajuan bantuan combine harvester setelah membaca pemberitaan yang beredar. Dinas Pertanian, kata dia, tidak pernah menerima ataupun menetapkan ketentuan pembayaran dalam proses pengajuan bantuan alsintan.
“Kami tidak mengetahui adanya permintaan uang tersebut dan baru mengetahui informasi itu dari pemberitaan yang beredar,” katanya.
Karena itu, ia mengimbau para petani dan kelompok tani agar berhati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan instansi pemerintah atau menjanjikan bantuan alsintan dengan syarat memberikan sejumlah uang.
Menurutnya, seluruh proses pengajuan bantuan pertanian memiliki mekanisme resmi yang dapat diakses langsung melalui kelompok tani dan penyuluh pertanian di wilayah masing-masing.
“Apabila petani membutuhkan bantuan alat dan mesin pertanian silahkan mengajukan usulan melalui kelompok tani langsung ke dinas pertanian. Lalu apabila ada yang menjanjikan bisa memberikan bantuan dan minta imbalan silahkan langsung konfirmasi kepada Dinas Pertanian baik melalui penyuluh pertanian maupun langsung ke Dinas Pertanian,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, kasus dugaan penipuan pengajuan alat panen padi (combine harvester) yang menyeret seorang oknum ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU Timur memasuki tahap lanjutan.
Setelah laporan diterima polisi, penyidik kini tengah melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri OKU Timur.
Terlapor berinisial WP dilaporkan oleh Mudarris Roma (28), warga Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten OKU Timur. Korban mengaku mengalami kerugian sebesar Rp56 juta setelah alat panen padi yang dijanjikan tidak pernah diterima.
Belum ada diskusi untuk artikel ini.
Kolom komentar telah dinonaktifkan.